Oleh: Ferdy Moidady
HARUSNYA, kekuasaan jadi alat melayani rakyat, terkadang justru jadi industri yang menguntungan segelintir orang atau kelompok.
Fenomena ini, dikenal sebagai politik korup atau ‘industri kekuasaan’. Ini memiliki dampak merugikan bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan.
Dalam konteks ini, mari telaah lebih dalam tentang bagaimana kekuasaan bisa berubah jadi industri dan apa dampaknya terhadap masyarakat.
Ketika kekuasaan dijadikan industri, posisi politik (pengaruh) dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan finansial.
Para pejabat yang seharusnya bertugas melayani masyarakat, menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan suap, proyek-proyek korup, atau memanipulasi pasar.
Dalam kasus ini, kebijakan publik yang seharusnya didasarkan pada kepentingan rakyat, malah sering kali diatur untuk memenuhi kepentingan kelompok kecil yang berkuasa.
Industri kekuasaan mempengaruhi pelayanan publik secara langsung.
Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau program-program sosial lainnya sering kali disalahgunakan atau diselewengkan.
Akibatnya, masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari program-program tersebut, menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar.
Korupsi (sebagai industri kekuasaan) mengakibatkan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan dan para pemimpinnya.
Kepercayaan yang hilang sulit dipulihkan dan sering kali membawa dampak jangka panjang pada stabilitas politik dan pembangunan nasional.
Discussion about this post